nusakini.com-Jakarta-Tim verifikasi proposal Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2018 memilih 25 nominasi pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik, terdiri dari enam kementerian/lembaga, 18 pemerintah daerah, dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya mereka akan mengikuti tahap penilaian lanjutan, yakni presentasi dan wawancara untuk ditetapkan menjadi Top 10. 

• Sambut HUT Ke-63, Kementerian PANRB Adakan Layanan Paspor
• Kolaborasi Pemerintah dan Media Massa untuk Komunikasi Publik yang Efektif
• Verifikasi dan Observasi Lapangan KIPP Digelar Secara Daring
• Membentuk ASN Kementerian PANRB sebagai Penggerak BerAKHLAK
• Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah

Presentasi dan wawancara dilakukan di kantor Kementerian PANRB pada tanggal 31 Oktober - 2 November 2018, sementara penganugerahan terhadap Top 10 akan dilakukan dalam rangkaian The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7-8 November mendatang. “Penerima penghargaan Top 10 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik akan difasilitasi untuk mengikuti kompetisi berskala internasional,” ujar Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik M. Imanuddin, di Jakarta, Selasa (30/10). 

Sebelumnya, tim verifikasi yang menjadi bagian dari tim evaluator ini melakukan verifikasi proposal selama dua hari pada tanggal 25-26 Oktober 2018. Tim evaluasi ini dipimpin oleh mantan Menteri PANRB Azwar Abubakar. 

Imanuddin menjelaskan, kompetisi ini merupakan kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD yang menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kompetisi ini bertujuan untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Adanya kompetisi ini juga sebagai motivasi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan. Tujuan lainnya, untuk mewujudkan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik. “Kompetisi ini juga sebagai akselerasi capaian kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N),” pungkas Imanuddin. (p/ab)